Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.
1d
Hosted on MSNSemua Fraksi DPR Setuju Kampus Kelola Lahan Tambang: Apa Catatan PDIP, PKS, PKB, dan NasDemSeluruh fraksi DPR setuju soal wacana pemberian lahan tambang dikelola perguruan tinggi. PDIP, PKB, PKS, dan NasDem ...
10d
Tempo.co on MSNSejarah Perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia yang Sempat Dilarang saat Orde BaruAwal tahun 1400-an banyak etnis Tionghoa yang singgah di Indonesia karena meningkatnya kebutuhan rempah-rempah dari Maluku di ...
Pemberian pengelolaan tambang pada universitas adalah salah satu cara mematikan sikap kritis kampus terhadap kekuasaan, ...
Namun, ada juga yang menyambut baik tambang untuk perguruan tinggi ini. Alasannya beragam: sebagai solusi untuk pembiayaan ...
18d
Hosted on MSNPengamat: Revisi UU Minerba Tidak Ada UrgensiKONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inisiasi revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dinilai tidak punya faktor mendesak ...
Kekhawatiran itu salah satunya diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, kepada media menyampaikan tujuan perguruan tinggi adalah mencetak cendekiawan, kata dia, jangan sampai ...
Putusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mencegah dominasi elite politik maupun kooptasi oligarki. Putusan yang diambil dengan suara 7-2 ini didasari ...
Ini adalah kooptasi negara kepada masyarakat yang berpotensi memecah-belah. Hal ini juga berbanding terbalik dengan komitmen negara untuk transisi energi berkeadilan,” tegas Zaenal Arifin dari Yayasan ...
Konsolidasi politik Orde Baru dan kooptasi/penundukan kekuatan buruh yang sudah lemah menjadi pembahasan pada Bab 4 dan Bab 5. Dalam bagian ini ditunjukkan langkah-langkah sistematik untuk melumpuhkan ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results