Yang pada akhirnya membuat proklamasi versi Kartosoewirjo gagal diselenggarakan. ”Bahkan terjadi penolakan,” ujarnya. Al Chaidar mengaku sedang mencari naskah proklamasi versi Kartosoewirjo yang ...

TEMPO.CO, Jakarta - Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI ... Peristiwa ini yang mengakibatkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat ...

Naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikonsep oleh ... menggunakan mesin tik pinjaman dari kantor Laksamana Maeda. Saat mengetik, Sayuti juga membuat beberapa perubahan kecil, seperti ...

Pada 16 dan 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Siapa dia?

Di lantai satu museum, ada ruang pengesahan. Pengunjung bisa melihat tiga patung lilin tiruan sosok Soekarno, Hatta, dan Soebardjo yang tengah mendiskusikan perumusan naskah proklamasi. Ada pula ...

Semarang - Andaryoko Wisnuprabu, pria yang mengaku sebagai tokoh pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) Supriyadi, juga bercerita soal naskah proklamasi. Menurut Andaryoko, naskah asli proklamasi ...

Jakarta - Naskah asli teks proklamasi yang ditulis Sukarno tiba di Istana Merdeka. Naskah akan dihadirkan dalam upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen bersejarah tersebut ...

Sumber gambar, IPPHOS/Tugu Pers Mendur Keterangan gambar, Foto proklamasi hasil jepretan Frans Mendur mengabadikan momen pembacaan naskah proklamasi oleh Sukarno, didampingi Mohammad Hatta ...

Namun, dia adalah tokoh yang berperan penting menyelamatkan teks asli Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Dialah yang menyimpan selama 49 tahun, sehingga bisa kita saksikan hingga sekarang.

Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif ... selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Penyusunan naskah proklamasi Dari Rengasdengklok, Soekarno dan Hatta dijemput ...

Pasalnya, deklarasi itu dilakukan di Museum Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (13/8). Hasto menyebut kegiatan politik yang dilakukan di tempat bersejarah itu melanggar Undang-Undang (UU).