"Karena realitas politik dari pengalaman pemilu lalu saja, itu dipakai untuk menekan sehingga kepala daerah harus ikuti kooptasi pada satu partai tertentu. Saya katakan jangan sampai setback, jangan ...

Aturan ini dinilai melanggengkan cengkraman kekuasaan di tubuh perguruan tinggi. “Lalu dengan kooptasi yakni memberikan kekuasaan tertentu seperti jabatan, proyek, dan kontrol,” ucap Herlambang.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review yang diajukan Yayasan Perludem yang mempersoalkan parliamentary threshold (PT) dalam UU Pemilu. MK belum memeriksa pokok perkara karena yang ...